Delapan Partai Politik di Kota Probolinggo Tandatangani BAST Banpol - Lensa Update
Trending
Loading...

12/06/21

Delapan Partai Politik di Kota Probolinggo Tandatangani BAST Banpol


Mayangan, Lensaupdate.com - Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin bersama ketua dan bendahara delapan partai politik (parpol) di Kota Probolinggo melaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) tahun anggaran 2021, Jumat (11/6/2021) di Aula Bakesbangpol Kota Probolinggo.

Berdasarkan informasi dari situs resmi Pemkot Probolinggo menyebutkan bahwa pemberian banpol ini dapat dipergunakan sebagai penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional partai politik. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

Kepala Bakesbangpol Kota Probolinggo Ahmad Sudiyanto dalam laporannya menyampaikan tujuan penandatanganan BAST ini sebagai bentuk silahturahmi antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan partai politik sekaligus mengevaluasi pelaksanaan banpol tahun 2020 lalu sesuai LHP BPK tahun 2020. 

“Alhamdulillah Kota Probolinggo merupakan kota pertama yang berhasil menyelesaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik dan kami berterima kasih kepada partai politik yang telah mampu menyelesaikan SPJ dengan tepat waktu,” ujarnya.

Adapun delapan partai yang menerima dan menandatangani BAST adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin berharap bantuan keuangan partai politik benar-benar berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Apa yang menjadi catatan BPK harus ada pencermatan dan perhatian sehingga ke depan tidak menyulitkan bagi partai-partai untuk melengkapi kekurangan.

“Tidak ada catatan pengembalian dan dari akumulasi laporan-laporan tersebut bisa mewujudkan penghargaan berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kota Probolinggo. Yang kesemuanya ini merupakan bentuk keberhasilan kita semua,” ujar Habib mengakhiri sambutannya. (Redaksi)

Share with your friends

Give us your opinion

Notification
Lensa Update, Mengabarkan Secara Lugas.
Done