Pemkab Probolinggo Gelar Rakor Pengelolaan Barang Milik Daerah - Lensa Update
Trending
Loading...

24/05/21

Pemkab Probolinggo Gelar Rakor Pengelolaan Barang Milik Daerah


Kraksaan, Lensaupdate.com – Dalam rangka untuk menindaklanjuti temuan BPK RI, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Keuangan Daerah menggelar rapat koordinasi (rakor) pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan persiapan inventarisasi KIB (Kartu Inventarisasi Barang) B Peralatan dan Mesin di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo, Senin (24/5/2021).

Kegiatan ini dibagi dalam 2 (dua) sesi untuk menghindari terjadinya kerumunan di masa pandemi Covid-19. Sesi pertama diikuti oleh 31 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan 24 kecamatan. Sementara sesi 2 diikuti oleh 33 puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.

Selama kegiatan para peserta mendapatkan materi dari narasumber yang berasal dari Bidang Pengelolaan Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo terkait dengan penatausahaan barang dan penghapusan barang.
 
“Untuk inventarisasi KIB B Peralatan dan Mesin karena terlalu banyak maka dibatasi hanya 10 barang saja meliputi laptop, notebook, LCD (Liquid Crystal Display), printer, PC, TV, HT (Handy Talky), HP (Hand Phone)/tablet, drone dan kendaraan dinas,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Dewi Korina melalui Kepala Bidang Pengelolaan Aset Sugeng Ari Wicaksono.

Selain untuk menindaklanjuti temuan dari BPK RI jelas Sugeng, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Probolinggo. Sebab pihaknya menginginkan OPD-OPD itu lebih tahu keberadaan barang-barangnya. 

“Selama ini kebanyakan OPD itu hanya mencatat barang-barangnya tapi keberadaaannya mereka tidak tahu. Jadi intinya kita ingin OPD itu peduli bahwa yang dicatat ini sekian, dalam kondisi baik sekian, kondisi rusak ringan sekian dan rusak berat sekian,” jelasnya.

Dengan adanya kegiatan ini Sugeng mengharapkan semua OPD bisa melakukan tindak lanjut BPK RI secepatnya. Sebab BPK RI memberikan waktu hanya 60 hari. Harapannya temuan BPK RI bisa ditindaklanjuti sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan inventarisasi bisa diikuti oleh semua OPD serta dijalankan dengan baik agar ke depannya OPD itu benar-benar bisa melakukan kontrol terhadap barang-barang yang benar-benar ada. 

“Karena dimungkinkan di OPD itu barang-barangnya yang tidak ada itu banyak. Sebab tidak ada inventarisasi, makanya kita ingin menggerakkan OPD, kira-kira OPD ini barang-barangnya yang mereka ketahui keberadaannya berapa. Sisa-sisanya nanti dari inventarisasi ini akan ketahuan mana barang yang rusak berat, mana rusak ringan baik hilang ataupun tidak diketahui keberadaannya,” pungkasnya. (Nabila Putri/Zidni Ilman)

Share with your friends

Give us your opinion

Notification
Lensa Update, Mengabarkan Secara Lugas.
Done