Pemkab Probolinggo Gelar Forum Diskusi Grup Perlindungan Koperasi - Lensa Update
Trending
Loading...

17/03/21

Pemkab Probolinggo Gelar Forum Diskusi Grup Perlindungan Koperasi


Mayangan, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menggelar Forum Diskusi Grup Perlindungan Konsumen dan Pembaharuan Koperasi sebagai implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Turunannya, Rabu (17/3/2021) siang.

Forum diskusi grup yang diikuti oleh 15 pengurus KPRI di Kabupaten Probolinggo ini dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto, Ketua Dekopinda Kabupaten Probolinggo Joko Rohani Sanjaya, Ketua PK-PRI Kabupaten/Kota Probolinggo Edy Supangkat serta perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto menyampaikan ucapan terima kasih karena saat terjadi banjir di Kecamatan Dringu, gerakan koperasi dengan sangat masif bahu membahu membantu korban banjir secara materiil maupun non materiil.

“Secara mandiri maupun melalui Gerakan Koperasi Peduli Kabupaten Probolinggo tahun 2021, gerakan koperasi telah berkontribusi sebesar Rp 63.805.000 dalam bentuk sembako dan barang-barang yang dibutuhkan korban banjir Kecamatan Dringu,” ungkapnya.

Anung mengharapkan semoga dengan kekuatan sosial yang ada, dapat semakin mengokohkan koperasi perwujudan jiwa luhur bangsa sebagimana cita-cita pendiri bangsa. “Harapan saya, semoga kedepan gerakan koperasi dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kepedulian sosial di Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.

Menurut Anung, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (omnimbus law) dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengamanatkan kemudahan berusaha, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi.

“Tahun 2021 ini adalah momentum pembaruan koperasi sebagai tindak lanjut perubahan peraturan perkoperasian. Menuju pembaharuan koperasi khususnya KPRI menuju modernisasi koperasi, mewujudkan koperasi yang demokratis, transparan dan akuntabel,” terangnya.

Lebih lanjut Anung menegaskan membangun koperasi dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemandirian dan ketangguhan koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota. Untuk itu koperasi harus benar-benar out off the box (keluar dari kebiasaan), adaptif terhadap perubahan dan terus meningkatkan daya saing ditengah persaingan global revolusi industry 4.0.

“Melakukan inovasi atau re-desain, organisasi dan usaha untuk menjaga kualitas pelayanan kepada anggota, menjaga kredibilitas koperasi dan menjaga kebersinambungan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Diharapkan dapat mewujudkan pembaruan besar membangun tata kelola koperasi yang baik dari by person menjadi by system sebagai kemujudan tata kelola yang baik (good cooperative goverment),” tegasnya.

Sementara Kasi Organisasi dan Tata Laksana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo Mochamad Iqbal Mahardiyani memberikan materi tentang pembaharuan koperasi, implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Fokus perubahan ini meliputi peranan sistem ekonomi koperasi, koperasi sebagai badan hukum dan koperasi sebagai badan usaha. 

“Koperasi dapat melaksanakan usaha di segala bidang kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Kehidupan ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak. Koperasi ekonomi kerakyatan berubah menjadi ekonomi rakyat. Semakin memperkuat koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota sebagaimana khittah koperasi,” katanya.

Menurut Iqbal, untuk koperasi sebagai badan hukum sasarannya adalah pengesahan akta pendirian koperasi dan perubahan Anggaran Dasar. Implementasi bagi koperasi adalah perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar dilaksanakan dengan mendapatkan penetapan perubahan AD/ART dari Kementerian Hukum dan HAM paling lambat pada tanggal 20 Juni 2022.

“Penamaan koperasi harus mencantumkan jenis koperasi seperti koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi pemasaran, koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam. “Koperasi yang menggunakan pola syariah, harus mencantumkam frase syariah dalam penamaan koperasi,” jelasnya.

Untuk koperasi sebagai badan usaha tambah Iqbal, implementasi bagi koperasi, koperasi wajib memiliki NIB, izin usaha dan izin operasional/komersial. Koperasi wajib memiliki sarana prasana usaha (papan nama, strukrur organisasi, legalitas hukum dan usaha) dan pengurus/pengawas koperasi dilarang merangkap jabatan pada koperasi primer lainnya, kecuali mendapatkan persetujuan dari rapat anggota.

“KSP/KSPPS dilarang memberikan pelayanan kepada non anggota. KSP/KSPPS dilarang melaksanakan usaha pada sektor riil secara langsung. KSP tidak boleh memiliki USPS dan KSPPS tidak boleh memiliki USP. KSP yang memiliki USPPS dan KSPS yang memiliki USP, paling lambat 1 Pebruari 2022 wajib melakukan pemisahan USP menjadi KSP dan USPPS menjadi KSPPS. Pengelolaan USP dan USPPS wajib bersifat otonom. Koperasi yang memiliki USP/USPPS namun dalam operasionalnya hanya berjalan USP/USPPS saja dalam 3 (tiga) tahun, wajib merubah menjadi KSP/KSPPS,” pungkasnya. (Desi Wulandari/Zidni Ilman)

Share with your friends

Give us your opinion

Notification
Lensa Update, Mengabarkan Secara Lugas.
Done