Pemkab Probolinggo Gelar Bimtek Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Lensa Update
Trending
Loading...

13/03/20

Pemkab Probolinggo Gelar Bimtek Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sukapura, Lensaupdate.com – Dalam rangka mewujudkan persamaan pemahaman pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo menggelar bimbingan teknis (bimtek) kebijakan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Hotel Nadia Kecamatan Sukapura, Rabu hingga Jum’at (11-13/3/2020).

Kegiatan ini diikuti oleh 60 orang Kasubag Perencanaan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dan 10 orang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo. Sebagai narasumber hadir Frans Yoenero dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo Mariono mengungkapkan kegiatan ini dimaksudkan meningkatkan pemahaman tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga dapat menyusun perencanaan pengadaan yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tujuannya untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa dan dapat menyelesaikan RUP yang masih ada selisih pada beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” ungkapnya.

Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Mahbub Zunaidi mengatakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dicapai apabila dilakukan dengan perencanaan yang baik. “Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara memperoleh, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa,” katanya.

Menurut Mahbub, dalam rangka mewujudkan value for money maka perencanaan pengadaan  memegang peranan yang sangat penting dan strategis karena proses pengadaan yang tidak direncanakan dengan baik akan berakhir/bermuara pada permasalahan pengadaan di akhir tahun dan berpotensi menjadi temuan auditor/APH. Sebagian besar permasalahan pengadaan terjadi karena lemahnya perencanaan. 

“Perencanaan pengadaan ini tentunya tidak lepas dari peran Bapak/Ibu sebagai pemberi saran/masukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk menyusun perencanaan pengadaan. Melalui kegiatan ini saya berharap semoga semua, khususnya sebagai pendukung perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah lebih menambah wawasan dalam upaya mewujudkan rangkaian proses pengadaan yang dimulai dari perencanaan pengadaan,” jelasnya.

Mahbub menerangkan pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peran penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan bangsa, khususnya peningkatan pelayanan publik serta pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak sekadar mencari harga termurah dari penyedia.

“Tujuan pengadaan saat ini berubah menjadi menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya dan penyedia (value for money). Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu memberikan nilai tambah bagi pencapaian kebutuhan barang/jasa pada Organisasi Perangkat Daerah,” pungkasnya. (Dewi Agustina/Zidni Ilman)

Share with your friends

Give us your opinion

Notification
Lensa Update, Mengabarkan Secara Lugas.
Done