-->
  • Jelajahi

    Copyright © Lensa Update
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Recent Posts

    Bupati Probolinggo Pimpin Rakor Percepatan Peningkatan Reformasi Birokrasi, SAKIP dan Zona Integritas

    4/14/21, 10:06 WIB Last Updated 2021-04-14T03:06:41Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini

    Mayangan, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam rangka mencapai good governance terus dilaksanakan dengan pembaharuan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, baik yang menyangkut aspek kelembagaan organisasi maupun ketata-laksanaan Sumber Daya Aparatur sebagai bentuk Reformasi Birokrasi.

    Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo yang berada di kantor masing-masing langsung bergabung dengan Zoom Meeting dan dihadiri secara langsung oleh seluruh Kepala OPD dan Camat untuk mengikuti Rakor tentang Percepatan Peningkatan Reformasi Birokrasi (RB), SAKIP dan Zona Integritas (ZI) yang dipimpin Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo, Selasa (13/4/2021).

    Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo Ana Maria DS mengungkapkan kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan Komitmen dan konsolidasi merubah pola pikir dan pola tindak untuk menyusun dan menerapkan strategi serta kiat-kiat peningkatan RB, SAKIP dan ZI.

    Sementara Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE mengatakan sesuai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan-RB beberapa capaian Pemerintah Kabupaten Probolinggo adalah yang pertama berkaitan dengan indeks reformasi birokrasi di tahun 2018 mendapat indeks reformasi birokrasi sebesar 61,76 dengan predikat baik, meningkat di tahun 2019 menjadi 66,75 dengan predikat baik.

    "Atas hasil yang dicapai ini saya ucapkan terima kasih atas kerja sama seluruh perangkat daerah. Namun tentu kita harus tetap meningkatkan kinerja dan implementasi RB. Sekali lagi merubah budaya kerja yang bersih, akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, pemerintahan yang bersih bebas KKN di masing-masing perangkat daerah," katanya.

    Dalam rakor tersebut, dilakukan pemaparan oleh narasumber dari Kemenpan-RB Agusdin Muttakin sebagai Koordinator Perencana Madya dan Dianita Evo Nila Sari sebagai Evakuator dan SAKIP. (Redaksi)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini